Warga yang menjalankan pemilahan sesuai ketentuan tetap akan mendapatkan subsidi retribusi. Sementara warga yang tidak melakukan pemilahan akan dikenakan tarif tanpa subsidi sesuai regulasi yang sedang disiapkan Pemko Padang.
Skema ini menunjukkan arah baru kebijakan pengelolaan sampah Kota Padang. Pemilahan bukan hanya menjadi ajakan moral, tetapi secara bertahap akan dikaitkan dengan bentuk kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Namun, Fadly Amran memastikan mekanisme pemilahan yang akan diterapkan tidak dibuat rumit.
Pada tahap awal, masyarakat cukup membagi sampah ke dalam dua kategori utama, yakni sisa makanan dan sampah lainnya.
Sisa makanan dipisahkan untuk kemudian dikumpulkan menggunakan ember khusus yang tersedia pada becak motor LPS. Sementara sampah lainnya tetap dimasukkan ke dalam kantong dan tidak boleh tercampur dengan sisa makanan.
Cara sederhana itu diharapkan memudahkan masyarakat membangun kebiasaan baru tanpa harus dibebani sistem klasifikasi yang terlalu kompleks.
Pemko Padang nantinya akan memiliki gambaran lebih jelas mengenai warga yang telah memilah dengan benar, warga yang sudah memilah namun belum sesuai ketentuan, serta warga yang belum melakukan pemilahan.“Warga lebih terdorong untuk melakukan sesuatu apabila dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu diawasi dan dicatat. Filosofi awalnya adalah perubahan perilaku. Selain itu, warga juga akan terdorong ketika melihat orang di sekitarnya melakukan hal yang sama,” kata Fadly.
Di sinilah filosofi utama gerakan Penggerak Pilah dibangun.
Fadly Amran melihat perubahan perilaku tidak cukup hanya dibentuk melalui imbauan. Masyarakat perlu merasakan bahwa kebiasaan baik mereka diperhatikan, dicatat, sekaligus menjadi bagian dari gerakan bersama di lingkungan tempat tinggal.
Editor : Fix Sumbar
