Ketika Empat Nomor Urut Berhadapan dengan Satu Kepentingan Nagari

Oleh: Eka Puji Lestari, M.Pd.

Bidar Alam – Tahapan penetapan calon dan pengundian nomor urut Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) periode 2026–2034 digelar secara serentak di Kabupaten Solok Selatan pada Kamis (24/9/2026). Di Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, proses tersebut berlangsung tertib, lancar, dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat.

Pemilihan Wali Nagari bukan sekadar proses menentukan siapa yang akan memimpin nagari untuk beberapa tahun ke depan. Lebih dari itu, Pilwana merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi di tingkat nagari—ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan berdasarkan pilihan dan pertimbangan masing-masing.

Di Solok Selatan, tahapan pemilihan Wali Nagari serentak telah memasuki momentum penting, yakni penetapan calon dan pengundian nomor urut calon Wali Nagari. Tahapan tersebut diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk Nagari Bidar Alam, proses penetapan dan pengundian nomor urut menghasilkan empat calon Wali Nagari yang akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu: Nomor Urut 1: Refrizal Ediputra, S.Hum. Nomor Urut 2: Osla Nopal, Dt. Bando Ajo, Nomor Urut 3: Midra Joni, A.Md. Nomor Urut 4: Ali Martius.

Penetapan dan pengundian nomor urut tersebut menjadi penanda bahwa tahapan Pilwana telah bergerak dari proses administrasi menuju ruang kompetisi gagasan dan pilihan masyarakat.

Di balik proses tersebut, terdapat kerja kepanitiaan yang tidak sederhana. Kelancaran tahapan penetapan dan pengundian nomor urut tentu tidak terlepas dari kerja P2WN. Panitia yang diketuai Ramadan, bersama Betrigus Migrianto, S.Kom.; Aldi Satria Subendro, A.Md.; Gonrichan, S.E.; Sumarji; Eka Puji Lestari, M.Pd.; dan Yelmi Oktaneri, S.Kep., memiliki tugas penting memastikan setiap tahapan Pilwana berjalan sesuai ketentuan.

Kerja kepanitiaan dalam sebuah pemilihan sering kali tidak terlihat sebesar panggung politik yang ada di depan masyarakat.

Namun justru di balik administrasi, verifikasi, penetapan, pengundian nomor, penyusunan tahapan, dan berbagai pekerjaan teknis itulah fondasi penyelenggaraan Pilwana dibangun.

P2WN tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Transparansi, ketelitian, netralitas, dan komunikasi yang baik menjadi modal penting agar seluruh proses dapat diterima masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan ruang kepada panitia untuk menjalankan tugasnya secara profesional sesuai aturan.