Meski pelayanan dilakukan dengan pendekatan jemput bola, seluruh proses penerbitan SIM tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemohon SIM baru harus memenuhi persyaratan administrasi serta menjalani tahapan pengujian teori dan praktik sesuai jenis SIM yang diajukan.
Untuk SIM C, misalnya, pemohon harus telah berusia minimal 17 tahun dan memenuhi persyaratan lainnya. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengendara memiliki kesiapan serta kompetensi sebelum berkendara di jalan umum.
Bagi masyarakat yang mengajukan perpanjangan SIM, proses tetap mencakup pemeriksaan dokumen, persyaratan kesehatan dan psikologi sesuai ketentuan, serta penyelesaian administrasi. Dengan demikian, kemudahan akses pelayanan tidak mengurangi standar yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan berlalu lintas.
Dirlantas Polda Sumbar juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pelayanan. Pembayaran penerbitan SIM harus sesuai tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai biaya resmi yang harus dibayarkan.
Program tersebut turut mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Melalui operasi ini, kepolisian mengedepankan upaya membangun kedisiplinan pengendara melalui edukasi, pencegahan, serta penegakan aturan lalu lintas.Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan SIM bergerak diimbau untuk berkoordinasi dengan jajaran kepolisian lalu lintas setempat guna memperoleh informasi mengenai jadwal, lokasi, dan jenis pelayanan yang tersedia.
Kombes Kukuh berharap pendekatan pelayanan langsung ke komunitas dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melengkapi dokumen berkendara. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembentukan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan bertanggung jawab di Sumbar. (*)
Editor : Fix Sumbar
