Petugas harus memahami regulasi, klasifikasi informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik, tata cara menjawab permohonan, pengelolaan arsip, sistem digital, hingga penanganan keberatan. Kompetensi sebanyak itu tidak cukup dipenuhi dengan menunjuk orang. Ia perlu pembelajaran dan pendampingan yang terus-menerus.
Sejak 2020 kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membina jajaran Bawaslu kabupaten/kota lewat rapat teknis pengelolaan PPID dan website, bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, supervisi, monev, dan pendampingan pengisian kuesioner. Komisi Informasi Sumatera Barat serta para penggiat keterbukaan informasi turut menjadi narasumber.
Hasilnya terlihat pada 2025. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Bawaslu kabupaten/kota meraih predikat Informatif. Penganugerahannya diserahkan Bawaslu RI di Yogyakarta pada 28 Oktober 2025. Selain itu dalam e-Monev Komisi Informasi Sumatera Barat, Bawaslu Sumatera Barat menempati peringkat pertama kategori instansi vertikal dan menerima penghargaan khusus sebagai badan publik dengan PPID berpredikat informatif terbanyak. Di kategori Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu Padang Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman, dan Bawaslu Kota Padang menempati tiga peringkat teratas. Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, juga menerima penghargaan Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi atas upayanya mendorong keterbukaan informasi.
Angka itu punya makna lebih besar daripada deretan piala. Dari 101 badan publik informatif di Sumatera Barat pada 2025, 20 adalah jajaran Bawaslu, hampir seperlima dari seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang terkoordinasi, didampingi, dan dievaluasi dapat mengangkat kualitas secara merata, bukan hanya di kantor provinsi. Penghargaan seperti ini bagi kami adalah tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik, bukan tujuan akhir.
Berpijak pada pengalaman itu, pada tahun 2026 dibentuk Klinik PPID serentak di seluruh sekretariat Bawaslu kabupaten/kota. Tujuannya agar pengetahuan ini dibagikan kepada badan publik lain dan keterbukaan menjadi ruang kolaborasi antarlembaga.
Terbuka untuk Berdampak
Keterbukaan tidak boleh dipersempit menjadi urusan menjawab permohonan atau mengunggah dokumen. Ukurannya adalah dampak. Dalam semangat Bawaslu Berdampak, informasi yang terbuka membuat masyarakat memahami kerja pengawasan, tahu cara melapor, dan ikut menjaga kualitas demokrasi. Karena itu publikasi kegiatan, informasi edukatif, media sosial, website, hingga podcast adalah bagian dari kewajiban keterbukaan, bukan pelengkap. Ruang dialog dengan pers sama pentingnya.Tantangan 2026 pun tidak lebih ringan. Komisi Informasi Sumatera Barat meluncurkan e-Monev pada 4 Juni dengan 461 badan publik dari 12 kategori sebagai peserta, lebih banyak dibanding 429 peserta tahun sebelumnya. Bawaslu bersaing di kategori instansi vertikal bersama lembaga lain seperti kepolisian, pengadilan, KPU, BPS, dan BPN. Kami menggelar penguatan internal pada 11 Agustus, dan pada 2 November Komisi Informasi melakukan verifikasi faktual e-Monev di Bawaslu Sumatera Barat untuk memastikan setiap data dalam instrumen penilaian punya bukti yang dapat diperiksa. Predikat tahun lalu tidak otomatis berlaku tahun ini. Ia harus dibuktikan lagi.
Dari Predikat ke Budaya
Predikat adalah pengakuan atas capaian, sedangkan budaya adalah pekerjaan yang harus terus dirawat. Pekerjaan terpenting sekretariat bukan memastikan PPID punya struktur, anggaran, fasilitas, dan dokumen lengkap, melainkan memastikan semuanya bekerja sebagai satu sistem dan menjadi kebiasaan seluruh organisasi.
Editor : Fix Sumbar
