4. Adanya ketergantungan terhadap kapal asing (kapal tanker). Terutama ekspor curah yang mencerminkan realitas makro logistik maritim di Sumbar, sehingga waktu tunggu kapal pengangkut komoditi ekspor menjadi lama.
Sampai pada tahap ini terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya peran Singapura sangat ‘keren’ padahal sebenarnya mereka adalah ‘tengkulak’ murni.
Mereka tidak memiliki tanaman sawit tetapi menjadi pedagang CPO terbesar didunia. Mereka juga tidak punya minyak bumi tetapi menjadi trader terbesar di Asia. Dan mereka juga tidak punya hutan, sehingga bebas dari tuduhan penyebab kabut asap akibat karhutla.
Untuk mengimbangi ‘kekalahan telak’ kita tersebut, tidak berlebihan jika kita mengusulkan perusahaan-perusahaan yang memiliki saham terbesar pengolahan sawit harus punya Head Quarter (Kantor Pusat) di Indonesia, bisa di Sumatera Barat, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Selama kilang, trading dan head quarter finansialnya berada di Singapura, maka Sumbar akan terus import BBM dari Singapura, padahal uangnya kita tahu berasal dari sawit.
Sumatera Barat : Provinsi dengan hilirisasi yang belum selesai.
Fakta :a. Kita punya sawit, gambir dan karet, tetapi kita ekspor melalui Belawan di Sumatera Utara dan Dumai di Riau, dan harganya pun ditentukan oleh Singapura dan Kuala Lumpur.
b. Import BBM kita melalui trader di Singapura yang harganya ditentukan oleh Singapura
Sebagai daerah otonom, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk melawan dominasi dan ‘kedigdayaan’ Singapura tersebut :
1. Merubah Pelabuhan Teluk Bayur bukan hanya menjadi pelabuhan bongkar muat : berapa besarnya devisa yang bocor cuma untuk impor BBM dari Singapura ? Angka ini akan mendorong Sumbar untuk menyiapkan suatu kajian ke Pemerintah Pusat bahwa kita butuh kilang mini atau fuel terminal sendiri.
Editor : Fix Sumbar