Terus terang, sampai saat saya menulis surat terbuka ini, saya belum mendapat jawaban terhadap pertanyaan yang terus bergelayut dalam pikiran saya , yaitu Kenapa Pansel membuat persyaratan yang membuat sebagian ASN di Kab Solok dan Sumatra Barat kehilangan hak mereka sebagai pegawai , yang dilihat dari latar belakang pendidikan mereka , mereka adalah para sarjana yang lulus dari pendidikan S1 dan S2 dari Universitas terkemuka di Indonesia, seperti dari Unand, Univ Trisakti, STPDN IPB, ITB dll.
Kenapa pula BKN menyetujui nya padahal persyaratan yang dibuat Pansel tidak sesuai atau bisa dikatakan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang itu????
Kiranya bapak Kepala BKN berkenan membaca dan merespon Surat terbuka saya ini.
Jangan biarkan segenap ASN di Kab Solok yang sebagian ,patut diduga di non job kan secara tidak adil oleh kekuasaan terdahulu.
Mereka pasti merasa tidak hanya kehilangan karir mereka dan bahkan bisa merasa kehilangan harapan mereka atas persyaratan yang dibuat Pansel.
Kehilangan harapan tentu jauh lebih buruk dari sekedar kehilangan karir .Dan itu tidak hanya merugikan pegawai itu sendiri tapi juga kerugian bagi Pemerintah dan kerugian bagi masyarakat yang telah membiayai pembinaan SDM pegawai selama ini dari pajak dan retribusi yang dibayarkan.
Mudah mudahan respon dari bapak bisa menjawab kontroversi ini semua.
Walaupun seorang wartawan paling Vokal di Kabupaten bernama Iwan Syukri Tanjung entah serius entah berkelakar memberi jawaban kepada saya seperti ini:
"mantan mantan pegawai pegawai eselon 3 di Kab Solok dipangkas hak nya untuk ikut seleksi sebagai pejabat eselon 2 diperkirakan karena tidak punya uang" katanya sambil terkekeh.
