Namun, keberhasilan diplomasi internasional Indonesia pada akhirnya sangat berkaitan dengan kekuatan legitimasi moral dan konstitusional kepemimpinan di dalam negeri. Dalam hal ini, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat legitimasi tersebut tidak cukup hanya dengan merangkul elit politik atau membangun koalisi kekuasaan.
Lebih dari itu, pemulihan legitimasi moral kepemimpinan nasional juga memerlukan kesediaan pemerintah untuk merangkul aspirasi masyarakat luas, membuka ruang dialog yang sehat, serta mendengar kritik dari kelompok oposisi. Kritik dalam sistem demokrasi bukanlah ancaman bagi stabilitas pemerintahan, melainkan bagian dari mekanisme koreksi agar kebijakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah dan oposisi seharusnya berada dalam hubungan yang saling mengimbangi. Pemerintah menjalankan mandat kekuasaan, sementara oposisi menjaga fungsi pengawasan agar penyelenggaraan negara tetap transparan dan akuntabel.
Jika komunikasi politik seperti ini dapat dibangun dengan baik, maka legitimasi kepemimpinan nasional akan semakin kuat, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Sebaliknya, jika ruang kritik dipersempit, maka potensi ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara justru dapat meningkat.
Di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan dunia, peran negara-negara yang mampu menjaga keseimbangan diplomasi menjadi semakin penting. Indonesia memiliki pengalaman historis dalam memainkan peran tersebut.Karena itu, memperkuat kembali semangat diplomasi non-blok bukan sekadar nostalgia terhadap masa lalu, melainkan strategi realistis untuk menghadapi tatanan dunia yang semakin multipolar.
Jika dikelola dengan baik, langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. (*)
