Adaptasi Perubahan Iklim, Ruang Diskusi Diperluas ke Aksi Berketahanan Iklim

Report FGD Perubahan Iklimoleh: LP2M Padang di Painan Pessel

 PEMERINTAH Propinsi Sumatera Barat dianggap masih kurang optimal dalam melakukan pencegahan krisis iklim.

Faktanya belum dimasukkannya program stimulus pencegahan krisis iklim oleh pemerintah daerah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.Krisis iklim sudah di depan mata. Sebagai provinsi yang rawan bencana, Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang sangat rentan terhadap krisis iklim, yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat, krisis pangan, kelangkaan air bersih, datangnya berbagai bencana akibat krisis iklim.

Meskipun pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan yang memadai, seperti UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahaan Paris Agreement mengenai perubahan iklim, dan sejumlah perangkat kebijakan lainnya, namun ditingkat propinsi dan kabupaten aksi (tindakan) dalam mitigasi & adaptasi krisis iklim masih sangat lemah.Kelemahan ini termasuk belum diarahkannya APBD Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota yang menjadi daerah Super Prioritas yang terdapat dalam Buku 1 Daftar Lokasi & Aksi Ketahanan Iklim yang diterbitkan oleh Bappenas 2021 di sektor pertanian, yang mana salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menselaraskan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini.

Jika APBD belum diarahkan untuk mendukung green economy dalam rangka mitigasi krisis iklim, maka dikhawatirkan bahwa target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia tahun 2030 tidak akan tercapai.Padahal, seperti dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2016, Indonesia berkomitment untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan dunia internasional pada tahun 2030. Padahal, menurut data yang dikeluarkan oleh Climate Watch, pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan kelima secara global setelah China, Amerika Serikat, India dan Rusia sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca. Indonesia menghasilkan emisi sebesar 2275,4 MtCO2e.

Dengan demikian akan tercipta pembangunan pertanian yang tahan (resilience) terhadap perubahan iklim. Upaya ini tidak saja disiapkan untuk sub sektor tanaman pangan yang paling sensitif terhadap dinamika dan variabilitas iklim, tetapi juga untuk sub sektor lainnya.Kekeringan panjang dapat menyebabkan penurunan ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Kecukupan pangan dan gizi, serta kualitas kesehatan dapat menurun drastis dan butuh waktu lama untuk memulihkannya kembali.

Tidak kalah dari dampak kekeringan, kebanjiran yang masif dapat merusak fasilitas dan infrastruktur, serta memicu situasi buruk pada berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika, variabilitas dan perubahan iklim tersebut diperlukan perencanaan yang matang, program aksi yang jelas serta mudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.Perubahan iklim membawa ancaman khusus terbadap ketahanan hidup perempuan. Kerusakan ekologi yang juga dipicu oleh adanya perubahan iklim, telah menimbulkan dampak yang serius terbadap kehidupan sehari-hari perempuan dan juga anak-anak. Krisis pangan dan air bersih merupakan ancaman nyata yang kini mulai banyak dirasakan pengaruhnya, khususnya oleh perempuan dan anak-anak. Krisis pangan telah meningkatkan angka malnutrisi pada anak-anak, stunting serta angka kematian ibu dan anak. Sementara krisis air bersih juga berkontribusi terbadap angka kematian anak-anak sebesar 34.6 persen di negara-negara yang termasuk dalam kelompok dunia ketiga.

Selain itu, mereka menghadapi hambatan sosial, ekonomi dan politik yang membatasi kapasitas mereka untuk mengatasinya. Perempuan dan laki laki di daerah pedesaan di negara berkembang sangat rentan khususnya, ketika mereka sangat tergantung pada sumber daya alam lokal sebagai mata pencaharian.Tuntutan tersebut dengan tanggung jawab untuk mengamankan air, makanan dan bahan bakar untuk memasak dan pemanasan menghadapi tantangan- tantangan terbesar. Kedua, kalau dikaitkan dengan akses yang tidak seimbang terhadap sumberdaya dan proses pengambilan keputusan, keterbatasan mobilitas menempatkan perempuan di daerah pedesaan pada suatu posisi di mana mereka dipengaruhi oleh perubahan iklim secara tidak proposional. Dengan demikian penting untuk mengidentifikasi strategi yang peka terhadap Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) untuk menghadapi krisis lingkungan dan kemanusiaan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Bagimanapun, penting untuk diingat bahwa perempuan tidak hanya rentan terhadap perubahan iklim, tetapi mereka juga aktor atau agen perubahan yang efektif terkait dengan mitigasi dan adaptasi.Perempuan sering memiliki pengetahuan dan keahlian yang kuat dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, strategi pengurangan bencana dan adaptasi. Selain itu, tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, sebagai pengurus sumber daya alam dan rumah tangga, memposisikan mereka dengan baik untuk membantu dalam strategi penghidupan yang disesuaikan dengan realitas perubahan iklim