Mengapa perlu adaptasi perubahan iklim berbasis GESI? Yang pertama, Pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (No one left behind). Sensus 2020: komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Merupakan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, terutama terkait adaptasi perubahan iklim. Yang ke tiga, Merupakan pelaksanaan komitmen internasional terkait gender dan perubahan iklim, dan memastikan adaptasi perubahan iklim memenuhi kriteria akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dan memperhatikan kebutuhan anak, lansia dan penyandang disabilitasBerdasarkan Daftar Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim yang diluncurkan BAPPENAS untuk Provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota yang masuk dalam kategori super prioritas untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Mengacu pada pernyataan masalah di atas, PATTIRO bersama dengan CSO di Sumatera Barat (LP2M Padang dan PKBI Sumatera Barat) melaksanakan program "Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)" di 2 dari 5 kabupaten super prioritas tersebut untuk 2 tahun kedepan.Program ini mendorong perluasan ruang sipil bagi kelompok petani rentan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan berketahanan iklim. Yang menjadi daerah pilot untuk program VICRA di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman.
Akan tetapi, pertemuan FGD ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih fokus kepada OPD yang terkait yang sudah melakukan adaptasi perubahan iklim.Oleh karena itu Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), LSM yang bergerak dibidang kesehatan, isu-isu perempuan dan kelompok rentan lainnya melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan OPD terkait tentang memperluas ruang diskusi pemerintah terhadap aksi berketahanan iklim di Kabupaten Pesisir selatan
Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Adaptasi Perubahan Iklim Memperluas Ruang Diskusi Publik Terhadap Aksi Berkehatanan Iklim digelar LP2M Padang Aula kantor Bappedalitbang Painan, Rabu 27 April 2022.Kepala Bappelitbang kabupaten Pesisir Selatan Hadi Susilo membuka acara FGD sekaligus menjadi salah seorang narasumber yang menjadi pematik diskusi.
Hadi menegaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sangat concern dengan isu perubahan iklim di mana tertuang di dalam misi pemerintahan kabupaten Pesisir aselatan yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi unggulan daerah dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan adapun strateginya adaalah mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan arah kebijakan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.Adapun beberapa capaian indikator yang mendukung dampak perubahan iklim adalah adanya nagari tangguh bencana sebanyak 34 nagari, kemudian jumlah lumbung pangan sebanyak 24 unit di 14 kecamatan, adanya pekarangan pangan lestari ada di 2 lokasi, pengurangan sampah 24persen dan penanganan sampah sebanyak 74 persen.
Perubahan iklim sangat penting menurut pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan dengan termuat di dalam RPJMD kabupaten Pesisir selatan periode 2021 2026. Kabupaten Pesisir Selatan sangat merasakan sekali dampak perubahan iklim di mana menurunnya produksi padi pada sektor pertanian.Pemaparan Hadi Susilo di FGD ini ditutup dengan sudah ditetapkan Perbup Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pessel dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Dalam implementasinya, Pemerintah Pessel mengedepankan pelibatan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim di Pessel
Pada FGD juga hadir narasumber dari BMKG Heron Tarigan S.P, M.Si. BMKG Climate Change : Perubahan jangka panjang yang terjadi pada pola rata-rata cuaca di suatu wilayah atau bumi secara menyeluruh, climate change mencerminkan variasi abnormal yang terjadi pada iklim di bumi, yang selanjutnya bedampak terhadap bagian bumi yang lain, seperti pencairan lapisan es.Dampak perubahan iklim antara lain Pencairan letsyer, Perubahan Suhu dan Arus Lautan, Naiknya frekuensi Badai Tropis, Kerusakan Ekosistem Pantai, Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Perubahan PresipitasiJumlah curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak berubah , tetapi jumlah hari hujan lebat meningkat → potensi bencana hidrometeorologi meningkat. Upaya ketahanan iklim dapat menghindari potensi ekonomi pada tahun 2024 dari RP 115 T menjadi 55 T penyumbang dari sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dan sektor kesehatanSelain OPD terkait, FGD Rabu kemarin itu juga duhadiri CSO seperti PKBI Sumatera Barat, FGD Perubahan Iklim Rabu mengambil benang merah bahwa akibat perubahan iklim tak terkendali Kabupaten Pesisir Selatan bisa saja terancam ketahanan pangan.
Dampak perubahan iklim di bidang pertanian di mana akan terjadi degradasi lahan pertanian, bibit, pupuk, serangan hama dan variabilatus iklim dan perubahan iklim. Selain itu menghambat dampak perubahan iklim itu harus ada intervensi Pemprov Sumbar dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tataran kebijakan, Terutama kebijakan pembangunan berketahanan iklim.FGD Rabu itu ada beberapa kegiatan untuk mitigasi dampak perubahan iklim yang sudah ada di setiap OPD tetapi kegiatan untuk adaptasi perubahan iklim belum ada didalam kegiatan setiap OPD, untuk sektor kelautan dan daerah pesisir pantai belum maksimal ada di dalam kegiatan OPD untuk mendukung dampak perubahan iklim di dalam rekomendasi setrategi dalam menghadapi isu perubahan iklim di antarannya;
Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan,Peningkatan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim dan Di dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus melibatkan semuanya yaitu masyarakat, perempuan, anak muda dan kelompok rentan lainnya.(***)
Editor : Fix Sumbar
