Padang, fixsumbar.com - Pada Senin (27/9/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Andalas (Unand) resmi meluncurkan Deklarasi Kampus Pengawasan Partisipatif. Acara ini juga sekaligus menjadi momentum penting bagi pengembangan Pusat Pendidikan dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, bertempat di Kampus Unand.Peluncuran ini diresmikan oleh Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Km. Dalam sambutannya, Khadafi menyampaikan harapan besar bahwa para mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unand akan mulai terlibat aktif dalam upaya menghadirkan pilkada yang berintegritas, jujur, dan adil.
“Kami berharap, ke depannya alumni Fisip Unand akan menjadi garda terdepan di partai politik serta mampu membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujar Khadafi dengan penuh keyakinan.Acara ini turut dihadiri Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip Unand, Dewi Anggraini, serta jajaran Bawaslu Kota Padang. Khadafi menekankan bahwa deklarasi ini adalah langkah strategis yang dapat memperluas pengawasan pemilu, terutama di kalangan akademisi.
Tidak hanya di lingkungan Fisip, Khadafi juga berharap program Kampus Pengawasan Partisipatif ini bisa diperluas ke skala lebih besar di Universitas Andalas. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawasi potensi pelanggaran pemilu seperti money politics, isu SARA, penyebaran hoaks, dan menjaga netralitas ASN.“Pelanggaran seperti money politics bukan hanya masalah pemberi, namun juga penerima yang akan mendapatkan hukuman setimpal. Kita semua harus bersatu menghadirkan pilkada yang bebas dari hoaks, SARA, dan memastikan ASN tetap netral,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Khadafi juga mengingatkan mahasiswa bahwa demonstrasi di masa kini bukan lagi dengan spanduk, melainkan dengan menyuarakan keadilan dan kebaikan langsung ke hati masyarakat.Menurut Khadafi, Sumatera Barat menjadi pionir dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, sebelum diikuti oleh provinsi lain. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Fisip Unand ini dianggap sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan transparan.
Dekan Fisip Unand, Dr. Jendrius Umar, M.Si., yang membuka acara tersebut, menyambut baik kerjasama ini sebagai bentuk penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus.Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, S.IP, mengungkapkan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan baik dengan dua pilar utama, yakni partai politik dan pemilu. Ia menegaskan, sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, Fisip Unand memiliki tanggung jawab moral dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada.
“Kami sangat berharap teman-teman mahasiswa, khususnya di Fisip Unand, dapat terlibat langsung dalam pengawasan pemilu, terutama dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim suksesnya,” ucap Eris dengan penuh harapan.Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan dapat mengawal jalannya pilkada dengan baik. Menurut Eris, mahasiswa harus mampu memastikan netralitas ASN terjaga, bahkan jika yang diawasi adalah dosen mereka sendiri. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.Ketua HIMA Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Daffa Fachri, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Bawaslu Sumbar yang telah memberikan kepercayaan kepada Fisip Unand untuk menjadi mitra dalam deklarasi kampus pengawasan partisipatif. Ia menegaskan bahwa mahasiswa, sebagai agen intelektual, memiliki peran penting dalam mewujudkan pengawasan partisipatif yang kuat.Acara ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Muhammad Khadafi dan Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Unand, Dewi Anggraini, yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam pengawasan partisipatif.
Kerjasama antara Bawaslu Sumbar dan Fisip Unand melalui Deklarasi Kampus Pengawasan Partisipatif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Partisipasi aktif mahasiswa dan peran penting akademisi menjadi kunci suksesnya pengawasan pemilu di Sumatera Barat. (***)
Editor : Fix Sumbar