Jakarta, – Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, mengkritisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir.
Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.
Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.
"Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat", tutur Nevi.
Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Politisi PkS ini mengutip dari beberapa data yang ada, bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.Pada tahun 2024, lantut Nevi, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton.
Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah", tegas Legilator asal Sumbar II ini.
Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini.
Editor : Redaksi
