Selain persoalan irigasi, Rahmat juga menyinggung lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana.
Dia mengungkapkan, persoalan banjir dan dampaknya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI, dengan salah satu catatan penting terkait peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurutnya, dalam situasi bencana besar seharusnya terdapat komando nasional yang kuat agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan koordinasi masih berjalan lambat dan belum maksimal.
“Dalam situasi bencana besar, seharusnya ada komando nasional yang kuat. Faktanya, koordinasi masih lambat. Di beberapa daerah, termasuk Aceh, setelah lebih dari 25 hari, masih banyak dampak banjir yang belum tertangani secara tuntas,” ucapnya.
Rahmat mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan irigasi dan koordinasi tersebut dalam rapat Komisi IV, termasuk mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai lamban dan tidak responsif.
Ia menilai, persoalan ini perlu diketahui publik agar mendorong perbaikan tata kelola ke depan.“Kalau memang tidak berjalan, harus dievaluasi, bahkan diganti. Ini demi percepatan pemulihan sawah dan kepentingan petani pascabencana,” tegasnya.
Dia menambahkan, ke depan pengelolaan irigasi sekunder dan tersier sebaiknya dapat ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian agar rehabilitasi sawah pascabanjir berjalan lebih cepat.
Pengecualian hanya berlaku untuk sungai-sungai besar yang tetap berada di bawah kewenangan balai sungai.
Editor : Fix Sumbar
