Dan keempat, sentralisasi ini memecahkan kebuntuan penegakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan percepatan hilirisasi industri yang selama ini kerap diabaikan oleh pelaku usaha demi mengejar keuntungan instan di pasar ekspor. Ketika krisis energi atau kelangkaan minyak goreng domestik terjadi akibat kegagalan pasar bebas, PT. DSI dapat langsung memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi sepenuhnya sebelum izin ekspor diberikan.
Kebijakan satu pintu ini juga menjadi instrumen kontrol kuota bahan mentah yang efektif, memaksa para pelaku usaha untuk berinvestasi pada industri hilir seperti oleokimia, biodiesel, dan gasifikasi batu bara jika ingin komoditas mereka tetap terserap.
Tuduhan bahwa sentralisasi menciptakan monopoli yang tidak sehat dapat dipatahkan dengan fakta bahwa entitas ini bergerak sebagai State-Trading Enterprise yang sah di bawah aturan WTO untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta membuka data mengenai buruknya tata kelola lama yang meminggirkan petani, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik atas isu ini.
Perkara kritik yang muncul, dalam hemat saya sah-sah saja, pemerintah membutuhkan masukan-masukan kritis dari banyak pihak, apalagi perubahan kebijakan ini cukup revolusioner, sehingga memerlukan sebanyak-banyaknya masukan dan kritik. Editor : Fix Sumbar
