AGAM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Wakil Bupati Agam, Kepala Dinas Perkimtan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama Hutama Karya, serta Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melakukan dialog dan diskusi dengan niniak mamak, wali nagari, serta masyarakat Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu, Kabupaten Agam pada Jum'at, (18/9/2026).
Pertemuan itu membahas rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi dan akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak sepanjang sekitar 6,5 kilometer.
Dalam pertemuan tersebut, Andre menegaskan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas infrastruktur di Sumatera Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdialog langsung dengan niniak mamak, wali nagari, dan masyarakat untuk membahas rencana Tol Sicincin–Bukittinggi serta akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Dialog seperti ini penting agar pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Andre.
Menurut Andre, pemerintah pusat memiliki komitmen besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Salah satunya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan berlangsung hingga tahun 2028 dengan total anggaran mencapai Rp19 triliun.
Ia menjelaskan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga perbaikan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jaringan PDAM yang rusak akibat bencana.“Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan kembali Sumatera Barat secara bertahap hingga 2028. Ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan infrastruktur penting lainnya,” ujarnya.
Andre menyebut sejumlah proyek sudah berjalan. Perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak bencana memasuki tahap pertama dengan nilai sekitar Rp370 miliar, sementara tahap kedua senilai sekitar Rp300 miliar akan segera ditenderkan.
Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Malalak yang menurutnya sulit direalisasikan tanpa dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Selain membahas pembangunan jalan tol, Andre juga menjelaskan berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, terutama persoalan pembebasan lahan.
Editor : Fix Sumbar
