Menurutnya, banyak proyek strategis nasional membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan karena pemerintah pusat hanya dapat membiayai pembangunan fisik infrastruktur.
“Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan,” katanya.
Andre juga menjelaskan ruas Tol Padang Panjang–Bukittinggi yang panjangnya sekitar 19,6 kilometer dirancang dengan berbagai flyover dan terowongan. Infrastruktur itu dibangun untuk memastikan tidak ada kampung, nagari, atau jorong yang terpisah akibat keberadaan jalan tol.
“Setiap sekitar dua kilometer akan ada flyover atau terowongan penghubung. Jadi pembangunan tol ini bukan untuk membelah kampung, tetapi untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain jalan tol, Andre mengungkapkan pemerintah pusat juga memiliki rencana mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Program tersebut mencakup jalur Kayu Tanam–Sawahlunto–Sijunjung serta Kayu Tanam menuju Limapuluh Kota sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi di Pulau Sumatera.Ia berharap dialog yang dilakukan bersama masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Sumatera Barat.
“Tujuan kita sama, yaitu membangun kampung halaman agar lebih maju, akses semakin baik, dan ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat. Karena itu pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan mendengar aspirasi masyarakat,” tutup Andre. (*)
Editor : Fix Sumbar
