DENPASAR - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah memperkuat surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah.
Menurutnya, pengendalian penyakit harus semakin bergeser dari pola penanganan setelah kasus muncul menuju sistem pencegahan yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi perhatian Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada pertengahan September 2026.
“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.
Politisi PKS ini menilai posisi Bali membutuhkan perhatian khusus. Mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah serta keberadaan penyakit hewan menular strategis menuntut pengawasan yang konsisten.
Lalu lintas ternak antar-pulau melalui Gilimanuk dan Padangbai juga membutuhkan pengawasan ketat terhadap penyakit seperti PMK dan LSD serta Hewan Pembawa Rabies (HPR).Karena itu, Nevi mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala, sekaligus surveilans pasif melalui pelaporan cepat ketika ditemukan kasus kesakitan atau kematian hewan yang tidak wajar.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem digital. Pelaporan penyakit hewan di Bali telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang digunakan petugas medik dan paramedik veteriner untuk menyampaikan temuan klinis dari lapangan secara real-time.
“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” katanya.
Nevi menekankan bahwa sistem deteksi dini yang kuat juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti rabies. Bahan kunjungan Komisi IV mencatat bahwa model koordinasi tersebut telah menjadi bagian dari pengendalian penyakit di Bali.
Editor : Fix Sumbar
