Dalam konteks tersebut, Monev memiliki posisi strategis. Melalui Monev, Komisi Informasi Sumatera Barat dapat melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, mulai dari komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Namun, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai.
Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik.
Karena itu, penilaian Monev tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses mencari siapa yang memperoleh predikat Informatif dan siapa yang belum. Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Bagi badan publik yang belum mencapai kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan. Sementara bagi badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan demikian, Monev tidak menempatkan badan publik semata-mata dalam kompetisi memperoleh peringkat, melainkan dalam proses bersama membangun tata kelola informasi yang lebih baik.
Apa yang harus dihasilkan dari Monev?Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: setelah Monev dilaksanakan, perubahan apa yang harus terjadi?
Pertama, terbentuknya PPID yang kuat, profesional, dan memiliki dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. PPID harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta kewenangan yang memadai.
Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja badan publik secara terbuka sesuai ketentuan.
Editor : Fix Sumbar
