Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi, badan publik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keempat, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya.
Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian.
461 badan publik, sebuah tanggung jawab besar
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.Angka tersebut menggambarkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.
Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev tentu patut diapresiasi. Demikian pula peningkatan badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.
Namun, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.
Apa artinya memperoleh nilai tinggi apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki website yang lengkap apabila informasi tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID apabila permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?
Editor : Fix Sumbar
