Kritik pedas terhadap kinerja humas pemerintah kembali mengemuka di ruang digital. Sebuah unggahan dari pegiat komunikasi @ndorokakung menjadi pemicu perdebatan hangat tentang fungsi dan peran humas di era keterbukaan informasi.
Pertanyaan mendasar yang diajukan sederhana namun menusuk apakah humas pemerintah berani menyampaikan fakta kepada pimpinan bahwa masyarakat sebenarnya bukan tidak peduli, melainkan konten media sosial yang disajikan terlalu sering hanya memperlihatkan pejabat hadir dan bergaya, bukan menjelaskan apa yang diperoleh warga dari kebijakan yang dijalankan?
Fenomena ini bukan isu baru. Praktisi humas di berbagai instansi mengakui telah berulang kali menyampaikan bahwa publik tidak membutuhkan postingan internal. Namun arahan pimpinan kerap menjadi kendala. Seorang komentator dalam diskusi tersebut mengungkapkan dilema klasik pejabat meminta konten yang menonjolkan wajah mereka untuk kepentingan kampanye periode berikutnya.
Akibatnya, akun media sosial lembaga dipenuhi dokumentasi kegiatan seremonial, mulai dari pejabat menghadiri rapat, meresmikan proyek, hingga momen-momen yang seharusnya bersifat internal. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa manfaat konten semacam itu bagi masyarakat luas?
Budaya flexing di kalangan pejabat publik semakin memperparah situasi. Berbagai pengamat menilai perilaku memamerkan aktivitas dan gaya hidup di media sosial dapat merusak kepercayaan publik.
Bahkan beberapa kepala daerah telah menginstruksikan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungannya untuk menghentikan kebiasaan flexing dengan alasan ketidakpantasan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.Guru besar dari salah satu universitas terkemuka memandang flexing sebagai akar perilaku koruptif, mengingat kekuasaan dapat menguasai rasionalitas seseorang dan gaya hidup berlebihan berpotensi merusak kepercayaan publik serta institusi.
Perdebatan ini mencuatkan perbandingan dengan model komunikasi publik yang lebih responsif. Seorang tokoh disebut sebagai contoh karena memiliki tim humas yang bertindak cepat. Ketika muncul masalah di lapangan, unggahan langsung diikuti eksekusi pada hari yang sama.
Model ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga diikuti tindakan nyata. Responsivitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena publik tidak hanya ingin mendengar janji, tetapi juga melihat bukti penyelesaian masalah.
Akar permasalahan sebenarnya terletak pada posisi humas dalam struktur birokrasi. Humas sering dilibatkan terlalu akhir dalam proses pengambilan keputusan. Saat keputusan sudah dibuat dan acara sudah berjalan, tugas humas hanya tinggal memberi caption pada dokumentasi yang ada.
