Fungsi strategis humas untuk membaca risiko, menerjemahkan kebijakan, dan menyiapkan narasi sejak dini tidak berjalan optimal. Akibatnya, peran humas tereduksi menjadi sekadar dokumentasi dan publikasi tanpa kesempatan memberikan masukan strategis di awal proses.
Untuk mengembalikan fungsi humas pada esensinya, diperlukan reposisi konten dengan formula yang jelas. Akun media sosial pemerintah sebaiknya mengalokasikan delapan puluh persen konten untuk kepentingan publik, seperti edukasi, panduan layanan, transparansi anggaran, dan jadwal pelayanan.
Hanya dua puluh persen yang boleh digunakan untuk kebutuhan internal seperti dokumentasi rapat atau kunjungan dinas. Jika porsinya terbalik, akun tersebut gagal menjalankan fungsi humas yang sebenarnya.
Selain itu, gaya komunikasi satu arah harus ditinggalkan. Media sosial semestinya menjadi kanal komunikasi dua arah yang responsif terhadap pertanyaan dan keluhan publik. Kolom komentar dan pesan langsung harus dikelola secara profesional, bukan diabaikan atau dihapus ketika berisi kritik. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, bukan ajang memoles citra agar tampak sibuk di ruang maya.
Revolusi visual dalam penyajian konten juga menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan dan aturan yang kaku perlu diubah menjadi infografis atau video pendek yang mudah dipahami masyarakat awam. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah orang awam yang sedang panik dan butuh kepastian bisa memahami gambar yang disajikan dalam hitungan detik. Jika tidak, desain visual perlu dirombak total agar lebih komunikatif dan mudah dicerna.
Transparansi berbasis data menjadi fondasi penting dalam komunikasi publik yang kredibel. Humas pemerintah harus mengedepankan pendekatan transparan yang mencakup hasil nyata dan dampak kebijakan, bukan sekadar laporan kegiatan. Kepercayaan publik dapat gagal jika respons tidak cepat dan tepat serta tidak diiringi empati terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.Kritik terhadap humas pemerintah mencerminkan krisis kepercayaan publik yang lebih luas. Masyarakat tidak lagi puas dengan konten seremonial dan dokumentasi yang hanya menunjukkan pejabat hadir tanpa menjelaskan manfaat publik dari setiap kebijakan. Transformasi humas dari sekadar juru foto menjadi fasilitator interaksi dan pelayan informasi publik yang responsif adalah keniscayaan.
Dalam komunikasi publik, yang dipertaruhkan bukan hanya citra, tetapi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun dapat terdengar seperti pengumuman dari planet lain yang jauh dari realitas masyarakat. Sudah saatnya humas pemerintah bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur yang benar, menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan sekadar corong kekuasaan yang sunyi dari suara publik. (*)
