FIXSUMBAR -Pemilihan umum (pemilu) hebat adalah tanpa hoax, meski sepanas apa pun suasana politik jelan satu bulan lagi hari pencoblosan.Salah satu sarana untuk menstabilisasikan Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, serta DPD, tentunya dengan menghilangkan berita bohong (Hoax), dan isu-isu negatif.
Sehingga tidak memancing "kemarahan" antara kelompok masyarakat, dalam memberikan dukungan pada calon-calonnya, untuk pemilu 2024 ini.Dalam melakukan netralitas demi menghasilkan keamanan dan kenyamanan pesta rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin serta wakil-wakil rakyat,
Bawaslu Sumbar terus melakukan kordinasi secara intens dengan Kelompok Kerja (Pokja) Politisasi SARA, politik Identitas, informasi hoax dan ujaran kebencian, agar bisa memberikan edukasi pada semua lapisan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.Pada saat rapat kordinasi Pokja, Ketua Bawaslu Alni, SH,M.Kn sebagai Pengarah Pokja mengatakan, Pokja sudah memulai kegiatan semenjak SK dikeluarkan, yakni pada bukan November 2023.
"Pada tahun 2024, Pokja diperpanjang sampai bulan Januari, secara substansi bukan hanya kordinasi saja, tapi bagaimana terus membangun komunikasi secara berkelanjutan, guna memberikan masukan pada Pokja Cyber atau pada Kepolisian Daerah Sumbar, khususnya ditkrimsus berkaitan dengan isu-isu yang berkembang,"ujar Alni 15/1-2024 saat memimpin Rakor Pokja, di aula Bawaslu.Alni jug menambahkan, sampai saat ini Bawaslu Sumbar belum ada menangani atau memproses pelanggaran berkaitan hal tersebut."Kita juga berharap agar ada shearing informasi terhadap kondisi tahapan pemilu, khususnya pantauan terhadap media sosial," tutur Alni lagi.Ditambahkan Anggota Bawaslu Sumbar Vifner, SH, MH, yang menjadi Penanggung Jawab Pokja mengatakan, meskipun sudah berjalan 2 bulan belum ada tindakan pelanggaran.
"Kita terus memonitor dan melakukan diskusi, apakah ada tindakan pelanggaran dilakukan para caleg atau masyarakat, apakah ada pelanggaran atau tidak, seperti apa yang terjadi di salah satu daerah," papar Vifner.Dia juga menambahkan, kalau disampaikan orang yang jelas, melakukan diskriminasi pada calon, yang menimbulkan kegaduhan, perlu dirumuskan berbagai langkah, apakah itu berkaitan dengan pelanggaran hukum biasa atau masuk pada pelanggaran pemilu.
"Jika perlu, kabupaten dan kota akan kita lakukan pendampingan, sementara Pokja merupakan mitra diskusi dalam memberikan berbagai masukan serta informasi, maka kita buat grup ini, harapan kita pemilu berjalan lancar," tambah Vifner.(dri)
Editor : Fix Sumbar
