Padang, fixsumbar.com - Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar, menegaskan bahwa hingga saat ini, PMI, baik di pusat maupun di tingkat Kabupaten/Kota, berkomitmen untuk tetap netral dalam perhelatan politik, terutama menjelang Pilkada serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Aristo dalam konferensi pers, didampingi Ketua Bidang Organisasi, H. Aim Zein.Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya video yang menunjukkan kegiatan apel Jumtek (Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya) para relawan PMI Kota Padang di Lubuk Minturun. Video tersebut dituduh mengandung nuansa kampanye untuk salah satu calon Wali Kota Padang. "Sesuai dengan salah satu dari tujuh prinsip internasional kepalangmerahan, yakni netralitas, PMI di seluruh Indonesia, termasuk PMI Kota Padang, tidak berafiliasi atau mendukung calon wali kota manapun," tegas Aristo.
Mengenai video yang beredar dan ajakan untuk mendukung salah satu calon, Aristo menjelaskan bahwa itu bukan merupakan pernyataan resmi dari institusi. "Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi dari salah satu pengurus PMI Kota Padang," ujarnya.Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar, H. Aim Zein, juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat khusus untuk membahas isu ini. Ia sependapat dengan Aristo bahwa ajakan mendukung calon tertentu oleh salah satu pengurus PMI Kota Padang tidak mencerminkan sikap institusi. Aim menilai tindakan itu mencederai prinsip netralitas PMI dan melanggar aturan yang ada.
"Kami sudah menyurati Ketua PMI Kota Padang dan merekomendasikan sanksi untuk pengurus yang bersangkutan. Semua pengurus PMI di mana pun diizinkan untuk terlibat dalam tim kampanye atau mencalonkan diri, tetapi mereka harus mengambil cuti atau non-aktif terlebih dahulu," jelas Aim. Contoh ini sudah diterapkan oleh pengurus PMI Bukittinggi dan PMI Kota Solok saat Pemilu Legislatif yang lalu, di mana mereka mengajukan permohonan non-aktif.Aristo Munandar dan Aim Zein mengingatkan semua pengurus PMI Kabupaten/Kota untuk menjaga prinsip netralitas yang merupakan salah satu dari tujuh prinsip dasar kepalangmerahan internasional. "Kami mengizinkan pengurus PMI untuk terlibat dalam politik, tetapi tidak membawa nama PMI. Silakan ajukan cuti dan non-aktif sampai Pilkada selesai. Dengan cara ini, kita menjaga posisi PMI sebagai lembaga untuk semua orang," ungkap Aim.Dengan penegasan ini, PMI Sumatera Barat berkomitmen untuk terus berperan sebagai lembaga kemanusiaan yang netral, berfokus pada pelayanan publik tanpa memihak kepada kepentingan politik tertentu. (***)
Editor : Fix Sumbar
