Bakom, Jembatan Konstitusional Presiden dan Rakyat di Era Algoritma

Oleh : Irdam Imran

Jakarta, 4 Oktober 2026

Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 menghadirkan momentum baru bagi penguatan komunikasi pemerintahan. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 106/P Tahun 2026. Bersamaan dengan itu, Fadli Tri Hartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.

Namun, tantangan Bakom sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan berita mengenai kegiatan Presiden atau mempublikasikan capaian program pemerintah. Bakom harus menjadi jembatan institusional antara visi, misi, kebijakan dan program Presiden dengan rakyat, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai arah penyelenggaraan negara.

Di sinilah relevansi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan pembentukan pemerintahan negara tidak berhenti pada menjalankan kekuasaan, tetapi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Syahganda sendiri menyampaikan bahwa komunikasi pemerintah harus menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat. Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar komunikasi pemerintah menjadi alat persatuan nasional.

Dengan demikian, Bakom dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang mempertemukan Presiden, pemerintah, parlemen dan rakyat dalam ruang komunikasi publik.

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika komunikasi tersebut memasuki era AI dan algoritma.

Syahganda telah menyatakan perlunya mempelajari pengaruh algoritma dan kecerdasan buatan terhadap komunikasi pemerintah. Bahkan terdapat gagasan membentuk tim khusus untuk mengkaji perkembangan tersebut.