PADANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (FISIP UNAND) melaksanakan Program Pengabdian Internasional dengan tema “Strengthening the Competence of Civil Servants (ASN) at the West Sumatran Office for Social and Disability Service” di Aula UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI), Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka Wakil Dekan I FISIP UNAND, Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., M.A., sebagai bentuk kolaborasi antara Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAND.
Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Mas Suyanto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami sangat senang sekali atas pengabdian ini dilakukan, semoga terjalin kerja sama secara berkelanjutan ke depannya,” ujarnya.
Sesi utama dimoderatori oleh Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP., dengan menghadirkan narasumber internasional Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University.
Dalam paparannya, Dr. Dina Afrianty menekankan pentingnya peran ilmu politik dalam mengevaluasi kebijakan terkait disabilitas di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Posisi ilmu politik sangat berguna agar dapat melakukan evaluasi kebijakan untuk menjadi masukan kepada pemerintah dalam pemberian hak dan martabat kepada seluruh penyandang disabilitas. Perbaikan kebijakan dapat terwujud jika ada masukan dari berbagai indikator, termasuk kebutuhan panti sosial dan pelayanan bagi warga berkebutuhan khusus,” katanya.Ia menambahkan, berdasarkan data Susenas dan Bappenas, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15–20 persen dari populasi, angka yang sebanding dengan jumlah penduduk Australia.
Lebih lanjut, Dr. Dina Afrianty juga menyoroti pentingnya penghargaan dan kesejahteraan bagi ASN yang bertugas dalam pelayanan disabilitas.
“Hal paling penting untuk memperkuat pelayanan disabilitas oleh ASN adalah memberikan penghargaan dan remunerasi yang sepadan dengan kerja dan tanggung jawab mereka. Mereka membutuhkan tenaga dan usaha dua kali lebih besar dibandingkan melayani warga tanpa kebutuhan khusus,” katanya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta penguatan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memperoleh hak, kewajiban, dan martabat yang setara dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendampingan, serta pelayanan sosial lainnya.
Editor : Fix Sumbar
