Dorong Transparansi Publik, Bawaslu Sumbar Tingkatkan Kapasitas Humas dan Lebih Progresif

Teks Foto : Bawaslu Sumbar mengadakan kegiatan Penguatan Kelembagaan terkait pengelolaan kehumasan Bawaslu se-Sumbar, Selasa (4/11/2025), di ruang sidang Bawaslu Sumbar. IST
Teks Foto : Bawaslu Sumbar mengadakan kegiatan Penguatan Kelembagaan terkait pengelolaan kehumasan Bawaslu se-Sumbar, Selasa (4/11/2025), di ruang sidang Bawaslu Sumbar. IST

PADANG - Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan kegiatan Penguatan Kelembagaan terkait pengelolaan kehumasan Bawaslu se-Sumbar, Selasa (4/11/2025), di ruang sidang Bawaslu Sumbar. Agenda ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja humas sepanjang 2025 sekaligus memantapkan arah kerja strategis untuk tahun berikutnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, mengatakan apresiasi atas konsistensi jajaran humas dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.

Ia menilai publikasi digital Bawaslu daerah semakin berkembang, terlihat dari meningkatnya jumlah pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram.

Khadafi juga menegaskan komitmen Bawaslu Sumbar untuk melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini dinilai efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai larangan pemilu dan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengawasan.

Menurutnya, semangat humas daerah perlu terus dirawat agar penyampaian informasi kepada publik tetap cepat, akurat, dan berimbang.

“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik, sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menekankan pentingnya manajemen kehumasan yang terstruktur. Tata kelola humas harus mengacu pada konsep POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling karena setiap kegiatan perlu direncanakan sejak tahap penganggaran, bukan muncul spontan.

Roza menyebut evaluasi triwulan menjadi bahan utama penyusunan program kerja 2026. Ia mengakui bahwa SDM dan sarana prasarana humas masih terbatas, namun semangat para pengelola humas tetap tinggi. Slogan pantang pulang sebelum tayang sudah menjadi budaya kerja.

Ia berharap melalui koordinasi yang lebih baik, pengelolaan kehumasan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat semakin terencana, terukur, dan menghadirkan lebih banyak inovasi pada tahun mendatang. (*)

Editor : Fix Sumbar
Banner Job Fair
Bagikan

Berita Terkait
Terkini