Bawaslu Sumbar dan Media Massa Perkuat Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilu

PADANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi disinformasi dan penyebaran hoaks menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang melalui penguatan kemitraan strategis bersama media massa.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat penguatan kemitraan strategis yang digelar secara hybrid, Rabu (20/5/2026), di Kantor Bawaslu Sumbar dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengatakan media massa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui penguatan literasi publik, penyebaran informasi yang akurat, serta pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, tantangan disinformasi dan penyebaran hoaks masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini, terutama menjelang tahapan politik berlangsung.

Ia menambahkan, sinergi antara Bawaslu dan media diharapkan mampu menciptakan ruang informasi yang sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi.

Sementara itu, Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto Ucok, menekankan pentingnya keberimbangan dalam pemberitaan media massa.

Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab berbeda dibanding media sosial karena setiap informasi yang disajikan harus mengedepankan prinsip jurnalistik.

“Pembukaan berita di media massa harus ada keberimbangan, karena berita tidak sama dengan media sosial,” katanya dalam kegiatan yang diikuti mahasiswa, serta jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumbar.