Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.
"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.
Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.
"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," ucapnya. (*)
Editor : Fix Sumbar
