Persoalan yang jauh lebih serius adalah ketika seseorang memperoleh jabatan bukan karena kompetensi, tetapi karena hubungan keluarga, kedekatan politik, atau transaksi kekuasaan.
Reformasi birokrasi akan kehilangan makna jika ASN dituntut profesional, sementara nepotisme masih membuka jalan bagi orang-orang yang tidak kompeten untuk menduduki posisi strategis.
Reformasi juga menjadi slogan kosong jika kolusi antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi terus berlangsung di balik proses pengambilan keputusan negara.
Dan yang paling berbahaya adalah korupsi.
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara.
Korupsi menghancurkan kepercayaan publik.Korupsi merusak moral birokrasi.
Korupsi mengubah jabatan publik menjadi instrumen untuk memperkaya diri dan kelompok.
Karena itu, reformasi harus berlaku dua arah.
Birokrasi harus dibersihkan dari mentalitas malas, tidak profesional, dan tidak disiplin.
Editor : Fix Sumbar
