Birokrasi parlemen juga perlu menjaga batas dalam hubungan dengan kepentingan politik daerah. Anggota parlemen memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan konstituen. Namun birokrasi harus tetap memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan institusi, bukan menjadi instrumen untuk memperkuat kepentingan politik personal di daerah pemilihan.
Di sinilah pentingnya menjaga independensi profesional birokrasi.
Birokrat tidak harus menjadi oposisi terhadap politisi. Sebaliknya, birokrasi memang harus bekerja erat dengan lembaga politik. Tetapi kerja sama tersebut tidak boleh menghilangkan kemampuan birokrat untuk memberikan pertimbangan profesional, termasuk mengatakan "tidak" ketika sebuah tindakan bertentangan dengan aturan.
Birokrasi yang sehat bukan birokrasi yang selalu mengatakan "siap".
Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang mampu mengatakan:
"Siap melaksanakan sepanjang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku."Kalimat tersebut sederhana, tetapi mencerminkan perbedaan antara loyalitas personal dan loyalitas institusional.
Karena itu, reformasi birokrasi parlemen tidak cukup hanya dilakukan melalui digitalisasi, perubahan struktur, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan indikator kinerja.
Reformasi harus menyentuh budaya organisasi.
Promosi harus berbasis kompetensi.
Editor : Fix Sumbar
