Pernyataan tersebut penting karena jangan sampai evaluasi protokol bergeser menjadi upaya mencari lagu yang “aman” agar anggota parlemen tidak berjoget. Kalau logika ini digunakan, persoalannya justru menjadi semakin rumit.
Lagu daerah, misalnya, merupakan bagian dari identitas kebudayaan Indonesia. Kehadirannya dalam forum kenegaraan justru dapat menjadi simbol kebinekaan. Indonesia bukan hanya Jakarta dan bukan pula hanya satu kebudayaan. Indonesia dibangun dari keragaman tradisi, bahasa, seni dan ekspresi budaya dari seluruh penjuru Nusantara.
Karena itu, tidak tepat jika lagu daerah dianggap sebagai sumber persoalan hanya karena memiliki irama yang dapat membangkitkan kegembiraan.
Yang perlu diatur adalah konteks, bukan kebudayaan.
Birokrasi protokol dapat mengatur tempo, durasi, aransemen, momentum dan penempatan lagu agar sesuai dengan suasana forum. Itu merupakan wilayah profesional birokrasi. Tetapi bagaimana anggota parlemen merespons lagu tersebut merupakan persoalan lain.
Di sinilah pentingnya membedakan antara tanggung jawab teknis birokrasi dan tanggung jawab etik pejabat negara.
Birokrat parlemen tidak boleh menjadi “polisi perilaku” anggota dewan. Sebaliknya, anggota parlemen tidak boleh pula menyerahkan seluruh tanggung jawab menjaga marwah lembaga kepada birokrasi.Ada paradoks dalam pekerjaan birokrat parlemen: mereka sering diminta mengantisipasi sesuatu yang sesungguhnya berada di luar kewenangan mereka.
Jika acara tidak tertib, panitia dievaluasi. Jika suasana terlalu meriah, protokol dipertanyakan. Jika ada anggota dewan bertindak spontan, penyelenggara kembali diminta melakukan antisipasi.
Padahal tidak semua perilaku manusia dapat dirancang melalui protokol.
Editor : Fix Sumbar
