Karena itu, birokrasi parlemen membutuhkan batas yang sehat. Birokrasi harus profesional, tetapi tidak boleh mengambil alih wilayah politik. Birokrasi harus responsif, tetapi tidak boleh kehilangan independensi administratifnya. Birokrasi harus menjaga marwah lembaga, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi persoalan etik para pemegang mandat rakyat.
Dalam konteks inilah komunikasi pejabat birokrasi juga menjadi sangat penting.
Ketika dikatakan bahwa pemutaran atau ritme lagu dievaluasi karena mengantisipasi anggota dewan berjoget, publik dapat menangkap pesan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai bentuk profesionalitas protokol. Tetapi ada pula yang dapat membaca bahwa lembaga negara justru takut terhadap sebuah lagu.
Padahal persoalan sebenarnya bukan lagu.
Persoalannya adalah kedewasaan para penyelenggara negara dalam menempatkan diri pada forum kenegaraan.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bukanlah konser musik. Forum tersebut merupakan panggung konstitusional yang memiliki bobot sejarah dan simbolik. Karena itu, setiap anggota lembaga negara yang hadir seharusnya memahami bahwa perilakunya akan dilihat oleh rakyat.Namun menjaga kekhidmatan forum juga tidak berarti menghilangkan unsur kebudayaan.
Keduanya dapat berjalan bersama: protokol tetap tegak, lagu daerah tetap hadir, dan etika pejabat negara menjadi pagar utamanya.
Di sinilah resolusi dari dilema birokrasi parlemen Senayan.
Jangan meminta birokrat mengendalikan perilaku politikus. Berikan mereka ruang untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan dan proporsional. Jika terjadi persoalan etik, maka persoalan itu harus dikembalikan kepada institusi dan mekanisme etik yang tepat.
Editor : Fix Sumbar
