Ini merupakan tantangan penting.
Sebab, di era media sosial, rakyat tidak selalu menerima informasi berdasarkan urutan kepentingan publik. Informasi dapat disaring, diprioritaskan dan didistribusikan berdasarkan mekanisme algoritma masing-masing platform.
Maka muncul pertanyaan konstitusional:
Apakah demokrasi digital akan menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat, atau justru berubah menjadi demokrasi algoritmik yang menentukan apa yang boleh dilihat, didengar dan dipercayai masyarakat?
Di sinilah gagasan Parlemen Teritorial Digital menjadi relevan.
Parlemen masa depan tidak cukup hanya hadir melalui sidang-sidang fisik di gedung parlemen. Konstituen harus mempunyai ruang digital untuk mengetahui bagaimana kebijakan negara dirumuskan, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana aspirasi daerah disampaikan dan bagaimana wakil rakyat mempertanggungjawabkan mandatnya.
Dengan demikian, transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi. Ia adalah persoalan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demokrasi.Bakom dapat menjadi salah satu simpul komunikasi pemerintah, sedangkan parlemen harus menjadi ruang representasi rakyat. Keduanya tidak boleh berjalan dalam ruang komunikasi yang terpisah dari masyarakat.
Justru teknologi digital seharusnya memperpendek jarak antara kekuasaan dan rakyat.
Karena itu, penguatan institusi Bakom di bawah kepemimpinan Syahganda Nainggolan dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas: membangun komunikasi pemerintahan yang konstitusional, terbuka dan dua arah.
Editor : Fix Sumbar
