Dari Aspirasi Warga Menuju Pemerintahan yang Responsif
Esei Resolusi
Penulis: Irdam Imran
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka, mudah diakses, dan responsif, pemerintah daerah dituntut tidak lagi bekerja dengan pola birokrasi konvensional yang panjang dan berbelit. Negara harus mampu mendengar suara masyarakat secara lebih cepat, membaca persoalan berdasarkan data, kemudian menghadirkan solusi yang nyata.
Dalam konteks itulah gagasan SAPILIN yang digagas Sekretaris Daerah Sumatera Barat Arry Yuswandi menarik untuk mendapatkan perhatian. Dukungan terhadap gagasan tersebut juga datang dari mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, yang melihat SAPILIN memiliki potensi besar untuk mewujudkan aspirasi warga agar tersampaikan tanpa proses berbelit dan pemerintah dapat merespons lebih sigap.
Dukungan tersebut menurut saya tidak semata-mata dapat dibaca sebagai apresiasi terhadap sebuah inovasi teknologi. Lebih jauh, SAPILIN dapat menjadi momentum untuk membangun resolusi baru pelayanan publik Sumatera Barat.Teknologi digital seharusnya bukan sekadar memindahkan pelayanan dari meja birokrasi ke layar telepon genggam. Teknologi harus mampu memendekkan jarak antara rakyat dan negara.
Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai laporan atau pengaduan. Aspirasi harus menjadi informasi; informasi diolah menjadi data; data menjadi dasar kebijakan; dan kebijakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata.
Dari Birokrasi Prosedural Menuju Birokrasi Responsif
Salah satu persoalan pelayanan publik selama ini adalah panjangnya mata rantai birokrasi. Masyarakat menyampaikan persoalan melalui berbagai saluran, kemudian menunggu disposisi, koordinasi dan keputusan. Dalam situasi tertentu, ketika keputusan akhirnya datang, persoalan di lapangan sudah berubah.
Editor : Fix Sumbar
