Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Sementara itu, Tata Tertib MPR mengatur pengertian hari sebagai hari kerja.
Apabila penyerahan dua nama calon dijadwalkan pada 25 November 2026 dan sidang pemilihan serta penetapan Wakil Presiden dilaksanakan pada 9 Desember 2026, muncul persoalan mengenai pemenuhan tenggang waktu tersebut.
Jarak kedua tanggal itu hanya 14 hari kalender. Bahkan, apabila hari penyerahan dan hari sidang tidak dihitung, hanya tersedia sembilan hari kerja penuh.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Sebab, ketentuan tenggang waktu merupakan bagian dari tata cara yang harus diperhatikan dalam menjalankan kewenangan konstitusional MPR.
Apabila ketentuan 14 hari kerja memang berlaku terhadap proses tersebut, jadwal 9 Desember perlu dievaluasi dan disesuaikan. MPR tidak seharusnya memaksakan agenda politik dengan mengabaikan ketentuan hukum yang mengikat.
Karena itu, Badan Pengkajian MPR dan para ahli hukum tata negara perlu memberikan kajian resmi agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang berpotensi memunculkan persoalan mengenai keabsahan hasil pemilihan.
Jangan sampai lembaga yang memiliki kewenangan menjaga konstitusi justru menghasilkan keputusan yang dipersoalkan karena tidak cermat menjalankan prosedur hukum.Bukan Sekadar Pendamping Presiden
Wakil Presiden yang akan dipilih MPR semestinya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap struktur pemerintahan atau representasi kompromi partai politik dan kekuatan koalisi.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun jembatan komunikasi antara Presiden dan masyarakat sipil, dunia akademik, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai kelompok kepentingan daerah.
Editor : Fix Sumbar