Peluang Presiden mengajukan tokoh dari kalangan civil society masih terbuka. Calon tidak harus semata-mata berasal dari lingkaran elite partai politik. Pengalaman dalam dunia akademik, hukum, demokrasi, keagamaan, kebudayaan, dan pembangunan daerah dapat menjadi pertimbangan.
Bahkan, dinamika politik memungkinkan munculnya nama yang sebelumnya tidak banyak diperbincangkan pada tahap akhir proses pengajuan calon. Namun, siapa pun figur yang diajukan harus dinilai berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas kenegarawanan, dan komitmen terhadap konstitusi.
Wakil Presiden mendatang diharapkan bukan hanya mampu menjaga soliditas pemerintahan, tetapi juga berani memberikan masukan kritis kepada Presiden ketika kebijakan negara membutuhkan koreksi.
Loyalitas kepada Presiden tidak boleh menghilangkan loyalitas kepada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Memulihkan Kepercayaan dan Etika Kekuasaan
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintah.Persoalan kepercayaan tidak cukup diselesaikan melalui komunikasi politik dan pencitraan. Diperlukan pembenahan tata kelola negara, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, penegakan etika kekuasaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Wakil Presiden diharapkan ikut mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Selain itu, penguatan hubungan pusat dan daerah harus menjadi perhatian agar pembangunan nasional tidak terjebak dalam pendekatan Jawa Sentris, tetapi bergerak menuju Indonesia Sentris.
Aspirasi daerah, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan, dan kawasan tertinggal, harus memperoleh tempat yang proporsional dalam kebijakan nasional.
Editor : Fix Sumbar