Perpindahan ibu kota politik ke Nusantara yang diatur melalui Perpres Presiden Prabowo Subianto tampak megah di atas kertas: ia digadang-gadang sebagai langkah Indonesia-sentris, sebagaimana pernah dikampanyekan oleh Presiden Jokowi dan putranya, Gibran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan ironi: industri besar, pabrik skala raksasa, dan pusat ekonomi tetap tertumpu di Pulau Jawa. Nusantara menjadi panggung simbolik, sementara denyut ekonomi utama tidak bergeser.
Dalam kacamata sufisme, hal ini adalah ujian kejujuran kolektif. Seperti kata para arif billah: “Hakikat tidak pernah tunduk pada simbol; yang palsu akan terungkap, yang murni akan bercahaya.” IKN bisa saja menjadi monumen kebanggaan, tetapi jika dibangun tanpa niat tulus memeratakan keadilan, ia akan kosong dari barakah.
Pertanyaan yang menggugah hati:
Apakah perpindahan ini sungguh untuk mendekatkan negara kepada seluruh rakyat, atau hanya memindahkan istana para elit, oligarki, dan dinasti kekuasaan menjauh dari pengawasan akar rumput?
Apakah Nusantara akan menjadi pusat kebijakan bagi seluruh negeri, atau sekadar citra bahwa Indonesia peduli daerah luar Jawa—padahal denyut ekonomi masih Jawa-sentris?
Dalam tradisi tasawuf, kekuasaan hanyalah titipan. Para pemimpin diingatkan untuk meneladani kerendahan hati para wali dan salihin: berjalan ke tengah umat, mendengar jeritan fakir miskin, menahan diri dari kemewahan, dan menegakkan keadilan meski melawan kepentingan diri sendiri.Jika IKN hendak menjadi ibu kota politik sejati, maka:
1. Keterlibatan rakyat harus dipermudah, bukan dipersulit oleh jarak atau protokol eksklusif.
2. Industri dan ekonomi nasional mesti dipikirkan merata, agar tidak terjadi jurang yang semakin lebar antara simbol (IKN) dan kenyataan (Jawa sebagai pusat ekonomi).
3. Pengambil kebijakan perlu mengingat pesan sufistik: kemuliaan bukan pada istana yang tinggi, tetapi pada hati yang bersih dan niat yang lurus.
