Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke KPU Sumbar: Pantau Persiapan Pilkada Serentak 2024

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke KPU Sumbar: Pantau Persiapan Pilkada Serentak 2024
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke KPU Sumbar: Pantau Persiapan Pilkada Serentak 2024

Padang, fixsumbar.com - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke KPU Sumbar untuk memantau persiapan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Sumbar ini dihadiri oleh jajaran KPU RI, Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI, serta pimpinan KPU dan Bawaslu Sumbar. Fokus dari pertemuan tersebut adalah mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada di provinsi tersebut.Dalam sambutannya, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat dari DPR RI terkait kunjungan ini. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun KPU Kabupaten/Kota tidak dapat hadir karena bentroknya jadwal rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU dari Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman turut berpartisipasi dalam pertemuan. Menurut Efitrimen, KPU saat ini tengah fokus pada proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penetapan pasangan calon yang dijadwalkan pada 22 September 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, SE., M.M., dalam arahannya menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran Pilkada di setiap daerah. Ia juga menyoroti pentingnya sistem informasi dana kampanye (SIDAKAM) yang transparan. Syamsurizal menekankan bahwa kualitas kerja KPU dan Bawaslu akan sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada."Jika KPU dan Bawaslu menjalankan tugas dengan baik, hasil Pilkada akan menghasilkan pemimpin berkualitas. Sebaliknya, jika kinerjanya kurang optimal, hasilnya pun akan mencerminkan hal tersebut," ujar Syamsurizal.

Ia juga mengingatkan bahwa beberapa daerah, seperti Kabupaten Dharmasraya, menghadapi pemilihan dengan calon tunggal atau kotak kosong. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul.Dalam presentasinya, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyampaikan bahwa hingga 29 Agustus 2024, telah ada 56 pasangan calon yang mendaftar, termasuk dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 54 pasangan calon Bupati dan Wali Kota. Ia juga melaporkan bahwa anggaran Pilkada telah disepakati dalam bentuk hibah, dengan 60% dialokasikan pada 2023 dan 40% pada awal 2024. Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan tersedianya dana yang dibutuhkan untuk Pilkada.

Efitrimen menegaskan bahwa persiapan terus dilakukan oleh KPU untuk memastikan semua tahapan Pilkada berjalan lancar, terutama terkait logistik dan pelaksanaan di lapangan.Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, melaporkan bahwa Bawaslu telah merealisasikan sebagian besar anggaran yang diajukan untuk keperluan pengawasan. Ia juga menyampaikan bahwa proses rekrutmen anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sedang berlangsung. Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan khusus untuk daerah-daerah yang memiliki pasangan calon tunggal.

Alni menegaskan bahwa pengawasan Pilkada akan semakin ketat, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran selama kampanye dan masa tenang. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan strategi untuk memastikan netralitas Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang memimpin sementara di beberapa daerah.Menutup pertemuan, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyoroti pentingnya menjaga integritas Pilkada Serentak 2024, terutama mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah. Guspardi mengingatkan bahwa netralitas petahana menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan selama proses Pilkada.

"Kami berharap KPU dan Bawaslu benar-benar siap mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul, termasuk menjaga netralitas petahana dalam setiap tahap Pilkada," tegas Guspardi.Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke KPU Sumbar menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Melalui sinergi yang kuat antara KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Pilkada kali ini dapat berjalan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. (***)

Editor : Fix Sumbar
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini