Nevi Zuairina: Strategi Penyelesaian Hambatan Migas untuk Tingkatkan Investasi

Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina. (Foto: fb.com/Nevi Zuairina)
Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina. (Foto: fb.com/Nevi Zuairina)

Jakarta, - Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini dinilai penting untuk menarik lebih banyak investasi besar demi mengoptimalkan potensi migas nasional.

Berbagai hambatan di sektor migas, menurut politisi PKS ini, harus segera diatasi.

Nevi menekankan perlunya perbaikan iklim investasi melalui insentif pajak, penghapusan kendala birokrasi, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal di sektor ini.

Dalam rapat Komisi XII DPR RI dengan SKK Migas, Nevi mengungkapkan sejumlah permasalahan utama:

1. Perizinan Rumit: Proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan AMDAL memakan waktu hingga 24 bulan. Perizinan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga menghambat operasional meskipun tanah telah dibebaskan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): PBB dikenakan pada total lifting serta aset yang tidak lagi digunakan, menambah beban operasional.

3. Kelebihan Gas: Rendahnya serapan gas di Jawa Timur (100 BTUD) dan Natuna (90 BTUD) menciptakan tantangan baru bagi pengelolaan gas nasional.

4. Aktivitas Ilegal: Illegal drilling dan illegal refinery mencapai potensi hingga 8.000 barel per hari, merugikan negara.

Nevi mendesak pemerintah mempercepat revisi regulasi, seperti PP No. 27/2017 dan PP No. 53/2017, demi memberikan insentif pajak yang lebih kompetitif.

“Saya mendorong digitalisasi sistem perizinan melalui OSS/AmdalNet dan penambahan personel agar proses lebih cepat,” jelasnya.

Editor : Redaksi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini