Rahmat Saleh Dorong KWT Siap Administrasi untuk Akses Program Pemerintah

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, saat berdialog dengan anggota KWT di Padang, menekankan pentingnya kesiapan teknologi dan administrasi untuk akses program pemerintah. (Foto: Ist)
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, saat berdialog dengan anggota KWT di Padang, menekankan pentingnya kesiapan teknologi dan administrasi untuk akses program pemerintah. (Foto: Ist)

Padang, - Kesiapan kelompok tani perempuan dalam menghadapi era pertanian modern menjadi sorotan saat kunjungan anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, ke Kelompok Wanita Tani (KWT) di Padang, Minggu (13/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan penguasaan teknologi dan kelengkapan administrasi menjadi syarat mutlak agar KWT dapat mengakses berbagai program pemberdayaan dari pemerintah pusat.

Saat menyambangi KWT Durian Tarung, yakni KWT Anggrek Pita dan KWT Mawar Pita, Rahmat disambut oleh puluhan ibu-ibu setempat yang aktif mengelola pertanian rumah tangga.

Di hadapan mereka, ia menyampaikan pentingnya transformasi pola pikir dan metode bertani agar lebih relevan dengan tuntutan zaman.

Rahmat menyampaikan perkembangan sektor pertanian telah mengarah pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya berlaku di skala besar, tetapi juga menyentuh aktivitas bertani di lingkungan rumah tangga.

"Sekarang ini sudah zamannya teknologi. Kalau kita tidak ikut, akan tertinggal. KWT harus mulai mengenal cara bertani yang lebih modern dan efisien," ucapnya.

Selain aspek teknologi, Rahmat juga menyoroti pentingnya kesiapan administratif kelompok tani.

Dia mengingatkan berbagai program kementerian tersedia, namun akses terhadapnya sangat tergantung pada kelengkapan dokumen dan legalitas kelompok.

“Program dari kementerian itu ada. Tapi kalau kita tidak siap secara administrasi, ya tidak bisa ikut. Itu yang harus kita perbaiki,” ujarnya sembari menekankan perlunya peningkatan kapasitas manajerial kelompok tani perempuan.

Dia menambahkan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan kementerian pertanian dan lembaga terkait dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat paling bawah, termasuk KWT.

Editor : Redaksi
Banner Munas VI Nevi
Bagikan

Berita Terkait
Terkini