Ketua Dewan Pakar UMKM PP Muhammadiyah itu juga menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah. Mulai dari masih terbatasnya investasi strategis, belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan seperti kawasan wisata Mandeh, hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari. Ia menilai, revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.
“Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah aerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional. Untuk itu, para pemuda—khususnya dari ranah Minang—harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Dalam sesi akhir, Irman Gusman menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.“Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” pungkasnya. (***)
Editor : Redaksi
