JAKARTA - Fakta tak terbantahkan kalau pertumbuhan ekonomi Sumbar selalu rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Terasanya beberapa tahun belakangan ini, bahkan tahun ini di triwulan dua angkanya lebih parah lagi yaitu PE (pertumbuhan ekonomi) Sumbar 3,94% terbawah di Sumatra dan hanya tinggi dari empat provinsi di Papua," ujar Ricky Donals kepada wartawan, Minggu (26/10/2025) di Jakarta.
"Padahal Sumatera Barat tidak kekurangan potensi, komiditi melimpah, bahkan ekspor kok lemah begitu?, dari analisa data ekonomi, ternyata Sumbar kekurangan integrasi kebijakan dan investasi produktif," ujar Ricky.
Menurut Ricky Donals benang merah nya kebijakan itu ada pada pemimpin daerah di Sumbar.
"Semelimpah apapun potensi tapi kalau pemimpin seperti gubernur dan bupati serta walikota gak power full menggas, potensi melimpah Sumbar tak ada gunanya, tidak akan naik pertumbuhan ekonomi Sumbar ke angka maksimal," ujar Ricky Donals yang juga ninik mamak Tanjung Alam Tanah Datar.
Solusinya kata Datuk Ricky Donals kuatkan kepemimpinan yang visioner dan koordinasi antar kabupaten. "Gubernur itu harus bisa jadi motor ekonomi baru Sumatera bagian tengah," ujar Ricky.Menurut Ricky dari berbagai literasi dihimpunnya mulai dari kondisi umum ekonomi Sumatera Barat, Pertumbuhan ekonomi 2024: 4,2% (nasional 5,1%), Inflasi: 4,1% (nasional 2,8%), Sektor utama: pertanian (22%), perdagangan (17%), konstruksi (14%). Ketergantungan tinggi pada konsumsi dan sektor primer.
Dampaknya sebabkan Inflasi Tinggi Pertumbuhan Rendah. Faktormya ekonomi belum terdiversifikasi Ketergantungan pada konsumsi dan impor antar provinsi. Biaya logistik tinggi karena akses tol terbatas, pelabuhan belum menjadi akses untuk ekspor komiditi Sumbar.
"Pengahasil komoditi ekspor Sumbar seperti pinang dan gambir ekspornya ke Belawan Sumut biaya logistiknya tinggi," ujar Dt Ricky Donals.
Terus semakin remuk redam ekonomi Sumbar dipicu sektor investasi rendah, kata Ricky Donals penyebab ini sudah terlalu banyak yang harus diperbaiki. Masalah klasik soal tanah ulayat juga perizinan lambat dan penawaran pemerintah ke investor perlu ditingkatkan.
Editor : Fix Sumbar