Evaluasi berkala terhadap perjanjian strategis
Penyampaian sikap resmi kelembagaan
Transparansi kepada publik
Langkah-langkah ini bukan tindakan oposisi, melainkan kewajiban konstitusional.
Jika DPR mampu menyeimbangkan antara kepentingan elektoral dan tanggung jawab kenegaraan, maka legitimasi sistem akan menguat. Sebaliknya, jika pengawasan geopolitik terus dianggap bukan prioritas, publik akan melihat adanya kekosongan dalam fungsi checks and balances.Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah DPR ingin dikenang sebagai lembaga yang sibuk merespons isu viral, atau sebagai penjaga arah bangsa di tengah pusaran dunia?
Pilihan itu bukan soal keberanian berbicara keras, tetapi keberanian menjalankan amanat konstitusi secara utuh.
Editor : Fix Sumbar
