Padahal dalam demokrasi yang sehat, stabilitas bukan berarti ketiadaan kritik. Stabilitas justru lahir dari mekanisme kontrol yang berjalan wajar.
Jika DPR terlalu nyaman dalam posisi akomodatif, maka keseimbangan kekuasaan berubah menjadi dominasi satu arah.
Antara Kepentingan Jangka Pendek dan Posisi Sejarah
Indonesia bukan negara kecil dalam percaturan global. Dengan populasi besar dan posisi geopolitik strategis, setiap langkah luar negeri memiliki konsekuensi regional dan internasional. Ketika dunia berada dalam ketegangan antara blok Barat, kekuatan Eurasia, dan dinamika Timur Tengah, keputusan Indonesia akan dibaca sebagai sikap politik, bukan sekadar manuver diplomatik.
Di sinilah DPR seharusnya berperan sebagai penjaga arah sejarah, bukan sekadar pengelola opini publik jangka pendek.
Prioritas elektoral memang realitas. Setiap anggota DPR membutuhkan dukungan rakyat untuk kembali terpilih. Namun jika semua keputusan ditentukan oleh hitung-hitungan suara lima tahunan, maka kepentingan strategis bangsa bisa terpinggirkan.Mengembalikan Fungsi Kenegaraan
Kritik terhadap DPR bukan berarti menafikan kerja-kerja mereka di daerah. Aspirasi rakyat kecil tetap penting. Namun keseimbangan harus dijaga. DPR tidak boleh hanya kuat di isu lokal dan lemah di isu geopolitik.
Pengawasan terhadap politik luar negeri dapat dilakukan melalui:
Rapat kerja terbuka dengan Menteri Luar Negeri
Editor : Fix Sumbar
