Inilah logika elektoral yang sering kali menggeser prioritas kenegaraan.
Risiko Ketika Pengawasan Melemah
Pengawasan DPR terhadap politik luar negeri bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah fondasi legitimasi. Tanpa kontrol yang terbuka dan argumentatif, kebijakan luar negeri berpotensi menjadi terlalu personal dan sangat tergantung pada preferensi presiden.
Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri “bebas aktif”. Prinsip ini bukan slogan, melainkan komitmen sejarah yang lahir dari pengalaman panjang bangsa melawan kolonialisme. Jika arah kebijakan terlihat condong terlalu jauh ke salah satu blok kekuatan global, maka DPR seharusnya bertanya:
Apakah langkah ini selaras dengan Pembukaan UUD 1945?
Apakah ada pertimbangan strategis jangka panjang?
Apakah publik sudah mendapatkan penjelasan yang memadai?Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak diajukan secara terbuka, ruang demokrasi menyempit tanpa terasa.
Koalisi dan Kenyamanan Politik
Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah struktur koalisi. Jika mayoritas fraksi berada dalam barisan pendukung pemerintah, maka pengawasan cenderung lebih lunak. Kritik bisa dianggap sebagai gangguan stabilitas. Akibatnya, DPR lebih nyaman bergerak di wilayah isu-isu lokal yang tidak menimbulkan gesekan dengan pusat kekuasaan.
Editor : Fix Sumbar
