Dalam unggahan lainnya, WALHI menyinggung keberadaan penanda lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera melakukan verifikasi terhadap lokasi tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Sumbar menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari gagalnya pemerintah dan aparat penegak hukum melindungi kawasan hutan dan ruang ekologis di Sumatera Barat.
Di akhir unggahannya, WALHI bahkan menyampaikan seruan bernada keras dengan tulisan “WANTED”.“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulisnya. (*)
Editor : Fix Sumbar
