Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan kawasan dalam menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah, serta mengendalikan aliran air menuju daerah hilir.
Selain berdampak pada ekosistem, kerusakan lingkungan juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Risiko bencana meningkat, lahan pertanian terancam, infrastruktur rusak, serta sumber air dan mata pencaharian warga dapat terganggu.
Karena itu, penegakan hukum terhadap tambang ilegal dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Langkah tersebut perlu didukung dengan perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sikap tegas Kapolda Sumbar sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas praktik tambang ilegal di berbagai daerah.“Saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (*)
Editor : Fix Sumbar
