Menilai Kinerja Menteri Pariwisata: Jangan Abaikan Keterkaitan Antar-Sektor

Oleh: Irdam Imran

Mantan Birokrat Parlemen Senayan

DEPOK - Survei mengenai kinerja menteri kembali menjadi perbincangan publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah penilaian terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kebijakan publik, kita perlu berhati-hati dalam menerima hasil survei sebagai gambaran utuh tentang keberhasilan atau kegagalan seorang pejabat negara.

Saya tidak serta-merta menerima kesimpulan survei tersebut. Bukan karena seorang menteri harus terbebas dari kritik, melainkan karena penilaian terhadap sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kondisi sektor lain yang saling memengaruhi. Pariwisata bukan sebuah pulau yang berdiri sendiri di tengah perekonomian nasional.

Pariwisata dan Ketergantungan Lintas Sektor

Ketika terjadi gangguan distribusi BBM, misalnya, mobilitas masyarakat dan operasional transportasi dapat ikut terganggu. Jika harga perjalanan meningkat, wisatawan mungkin menunda perjalanan atau mengurangi pengeluaran. Begitu pula ketika terjadi ketidakpastian keamanan atau situasi nasional yang memengaruhi persepsi wisatawan terhadap Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pariwisata merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan pemerintah, bukan semata-mata produk kerja satu kementerian.

Kementerian Pariwisata tetap bertanggung jawab atas kebijakan promosi, pengembangan destinasi, peningkatan kualitas layanan, dan koordinasi dengan pelaku industri. Akan tetapi, urusan pasokan energi, infrastruktur transportasi, keamanan, dan stabilitas nasional melibatkan institusi lain yang memiliki kewenangan masing-masing.

Karena itu, penilaian yang adil harus mampu membedakan tanggung jawab langsung seorang menteri dari dampak persoalan lintas sektor.