Oleh sebab itu, kita tidak seharusnya menilai seorang Menteri Pariwisata hanya berdasarkan satu hasil survei, tanpa menguji metodologi survei, indikator yang digunakan, serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi sektor tersebut.
Kritik tetap diperlukan. Menteri harus mempertanggungjawabkan program dan hasil kerjanya. Namun, tanggung jawab juga harus dibebankan secara proporsional kepada seluruh institusi yang memiliki kewenangan terkait.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang menolak survei, melainkan demokrasi yang menempatkan survei sebagai salah satu masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang dinilai berkinerja buruk, tetapi pemerintahan yang mampu bekerja lintas sektor, menyelesaikan persoalan secara terukur, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat.Sebab, keberhasilan pariwisata bukan hanya urusan kementerian yang mengelolanya. Ia merupakan cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. (*)
Editor : Fix Sumbar
