Data pertumbuhan tersebut tidak dengan sendirinya membantah hasil survei persepsi publik. Demikian pula, hasil survei tidak cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menyimpulkan kinerja kementerian.
Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh: apakah program mencapai sasaran, apakah anggaran digunakan secara efektif, apakah masyarakat di destinasi memperoleh manfaat, dan apakah koordinasi antarlembaga berjalan baik.
Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo
Pada akhirnya, keterkaitan lintas sektor menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi penting untuk memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif.
Evaluasi kabinet semestinya tidak semata-mata menjadi respons terhadap naik turunnya persepsi publik. Presiden perlu melihat capaian program, kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan koordinasi, serta tanggung jawab setiap pejabat dalam menyelesaikan persoalan nasional.
Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, mengganti seorang menteri tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila akar persoalannya berada pada koordinasi yang lemah, pengawasan yang tidak efektif, atau kebijakan yang tidak sinkron.Karena itu, yang perlu dibangun adalah sistem evaluasi berbasis indikator terukur, disertai keterbukaan informasi dan pengawasan publik. DPR, lembaga pengawasan, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat sipil dapat berperan memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada pencapaian administratif.
Dalam konteks ini, Ombudsman juga relevan untuk mengawasi dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sesuai kewenangannya.
Mengutamakan Evaluasi yang Proporsional
Pariwisata merupakan bagian dari kepentingan ekonomi nasional. Keberhasilannya berhubungan dengan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, penerimaan devisa, dan citra Indonesia di mata dunia.
Editor : Fix Sumbar
