Senator dan Amanah Konstitusi dalam Mendorong Ekonomi Pariwisata Berkeadilan

Foto Irdam Imran

Welcoming Dinner Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2025 di Denpasar, Bali (10/10/2025) menjadi momen strategis dalam memperkuat arah baru ekonomi pariwisata Indonesia. Ajang yang mempertemukan tokoh nasional, kepala daerah, praktisi, dan komunitas pariwisata ini tidak sekadar seremonial, tetapi bagian dari upaya konkret mewujudkan amanah Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 “melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Kehadiran Senator Irman Gusman dalam forum ini menegaskan kembali peran lembaga perwakilan daerah sebagai penjalin sinergi antarwilayah dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai Ketua DPD RI periode pertama dan kedua, Irman pernah menggagas sejumlah forum strategis tingkat dunia seperti Indonesia Regional Investment Forum (IRIF), Regional Trade and Tourism Investment (RTTI), serta World Islamic Economic Forum (WIEF) - yang semuanya berorientasi pada penguatan ekonomi daerah dan diplomasi ekonomi konstitusional.

Spirit dari forum-forum itu kini menemukan momentumnya kembali dalam ITMW 2025. Acara yang diprakarsai Walikota Denpasar ini mempertemukan para pemimpin daerah seperti Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Mentawai, Bupati Trenggalek, Wali Kota Magelang, dan tokoh nasional seperti Hermawan Kartajaya (Founder & Chair MCorp) serta Arief Yahya (Menteri Pariwisata 2014–2019).

Platform ini menjadi ruang berbagi inspirasi lintas daerah untuk menemukan model pengembangan pariwisata yang sesuai dengan “harta karun unik” tiap wilayah, memperkuat ekosistem pariwisata nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak global.

Dalam perspektif pemasaran, ITMW 2025 adalah wujud nyata marketing 5.0 dalam skala kebangsaan - di mana teknologi, nilai lokal, dan kolaborasi antaraktor menjadi kekuatan utama. Sementara dari perspektif konstitusi, inilah bentuk implementasi konkret semangat ekonomi yang berpihak pada rakyat dan daerah, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas menjadi kunci lahirnya ekosistem pariwisata nasional yang berkelanjutan. Dan ketika seorang senator hadir untuk memastikan arah itu tetap dalam koridor konstitusi, maka pariwisata bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari diplomasi kebangsaan yang bermartabat di kancah global. (*)

Banner Munas VI Nevi
Bagikan

Opini lainnya
Terkini